Gembira dari Kaca Politik

Dunia politik di Indonesia telah melenceng hingga serumit ini. Mulai dari adanya wacana tiga periode, mundulnya pemilu, naiknya BBM dan lain-lain. Isu-isu demikian tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia. Contoh kecil dari remaja yang menginjak dewasa, ia harus membuat KTP. Untuk membuat KTP saja, ia harus keliling kampung, mulai dari RT, RW, Kepala desa, hingga Camat. Hal ini menimbulkan suatu masalah yaitu, selalu berdasar kepada aturan ini dan itu, padahal aturan tersebut sebenarnya tidak rasional. 

Alasan yang diungkapkan bisa saja diterima oleh masyarakat awam, tapi tidak oleh kaum terpelajar. Tidak sedikit dari mereka yang berubah sikap menjadi apatis dan bodo amat kepada politik yang ada di negara mereka sendiri. Anehnya, kepedulian masyarakat awam ini dimatikan oleh aturan yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan politik negara, namun yang terjadi malah sebaliknya. 

Politik sehat hakikatnya memiliki visi yang sangat mulia, tapi kini didesain hanya soal manajemen keuangan saja. Makna dari politik untuk mensejahterakan rakyat kini telah hilang, dan menjadi setir buta yang tak punya perasaan. Akibatnya, banyak masyarakat miskin yang makin tertindas, dan konglomerat yang makin bergaya. 

Dua ribu tahun yang lalu, Aristoteles mengatakan bahwa salah satu tanda dari utuhnya diri individu dalam politik adalah ia tak perlu keliling ke kampung hanya untuk mengurusi KTP. Mungkin, kesalahan yang seperti ini tak hanya dari politiknya saja, akan tetapi dari paradigma-paradigma masyarakat yang mampu mengubah istilah "Politik" berkesan hanya berkaitan dengan sistem manajemen keuangan. Kasus inilah yang bisa dijadikan landasan berubahnya Indonesia sebagai negara demokrasi menjadi Indonesia sebagai negara birokrasi. 

Ketika birokrasi menahkodai politik, ia tak memiliki empati dan nurani untuk melayani warga negaranya. Seketika itu, politik sebagai mesin penghancur siapa saja yang menghambat prosesnya, tanpa pandang bulu. Hal seperti itulah yang mengakibatkan adanya pandangan bahwa politik sudah tak layak disebut sebagai politik, tetapi lebih layak disebut sebagai "Pembesar berseragam". Istilah tersebut dianggap cocok karena isi dari politik hanyalah para pembesar/ orang kaya yang memakai seragam dinas dan siap menindas dengan berbagai macam aturan yang tak rasional.